Dilema Perempuan dalam Praktik Pertanian di Zaire

Pendahuluan
Seiring berkembangnya diskursus Women in Development (WID), posisi perempuan dalam pembangunan pun perlahan mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dalam beberapa dekade, diskriminasi gender dalam kultur bekerja telah menyentuh ranah paling inklusif dari perempuan yaitu tidak hanya pembagian kerja dalam rumah tangga, tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi lainnya yang melibatkan perempuan. Hal tersebut sebagian besar terjadi di negara Dunia Ketiga yang disebabkan oleh kombinasi yang sangat kompleks meliputi aspek kultural, personal, hingga struktural. Secara kultural budaya patriarki yang masih kuat dianut oleh sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga menyebabkan posisi perempuan dalam ekonomi cenderung termarjinalisasi karena aktivitas ekonomi cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Di sisi lain, secara personal posisi perempuan dalam ekonomi tidak lantas selalu menaikkan taraf hidup mereka dan keluarga karena kurangnya ketrampilan dan rendahnya tingkat pengetahuan menyebabkan mereka cenderung tertinggal dan tidak cukup kompeten untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, struktur dan sistem ekonomi modern yang dipraktikkan di sebuah negara terkadang tidak cukup gender wise bagi perempuan untuk terlibat secara aktif di dalamnya karena tidak ada jaminan regulasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan.
Dilema yang dihadapi perempuan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam pengalaman negara-negara Afrika. Kegagalan sebagian besar negara Afrika untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri disebabkan oleh adanya bias gender dalam aktivitas pertanian di sebagian besar wilayah. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di dunia bekerja di sektor pertanian, dan di Afrika hampir tiga perempat dari keseluruhan perempuan menanam tanaman pangan dunia. Dalam sejarahnya, kultur patriarki yang begitu kuat dianut masyarakat Afrika telah menelusup ke dalam aspek ekonomi para petani. Awalnya masyarakat meyakini bahwa petani laki-laki wajib menyediakan makanan bagi istri dan anak-anaknya. Namun dalam praktiknya, karena tantangan krisis pangan dan tuntutan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga, perempuan pun secara sadar melibatkan diri dalam aktivitas produksi pangan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam produksi pangan ternyata mendapat tantangan dan hambatan yang cukup serius manakala harus menghadapi modernisasi industri pertanian. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Zaire ketika modernisasi perlahan menggerus kultur pertanian tradisional masyarakat melalui alih teknologi. Selain itu, penggunaan bahan kimia dan varietas unggul dalam praktik pertanian turut menyumbang kesulitan bagi petani perempuan yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut sehingga pertanian mereka masih tertinggal jika dibandingkan dengan pihak yang memiliki cukup modal yang sebagian besar adalah laki-laki. Bagi sebagian besar perempuan Zaire yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk menggunakan instrumen modern tersebut, mereka cenderung akan mempertahankan praktik pertanian tradisional dan hasilnya produktvitas semakin sulit dicapai.
Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisis mengapa petani perempuan semakin termarjinalkan ketika menghadapi modernisasi pertanian dan pembangunan dalam upaya transformasi kultur pertanian di Zaire.

Perempuan dan Pertanian di Zaire
Seperti sebagian besar negara Afrika pada umumnya, terdapat suatu kecenderungan di Zaire dimana kultur pertanian merupakan bagian dari perekonomian subsistensi. Secara sederhana, subsistensi dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menopang ekonomi sebuah komunitas dengan cara yang relatif mandiri dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kultur ini bagi sebagian analis ortodoks dianggap identik dengan kemiskinan karena perekonomian yang dijalankan secara subsisten dalam sebuah sistem tradisional tidak mampu menghasilkan nilai surplus. Ironisnya, kultur pertanian subsistensi tersebut justru di dominasi oleh perempuan sebagai aktor yang paling aktif. Meskipun perempuan Zaire menghadapi banyak tantangan permasalahan ekonomi, sosial, dan hukum, namun mereka justru merupakan tenaga kerja yang paling aktif di pertanian. Bahkan sebuah laporan menyatakan bahwa petani perempuan Zaire bekerja dalam durasi waktu yang sama dengan laki-laki di negara tersebut. Sebagian besar perempuan Afrika termasuk di Zaire bertani secara independen karena adanya tuntutan dari diri pribadi untuk tidak bersandar secara ekonomi kepada suami dan keluarganya tetapi harus mengupayakan dan memberdayakan dirinya secara mandiri dalam pekerjaan. Ironisnya kerja pertanian perempuan di Zaire tidak tersentuh oleh modernisasi sehingga adanya inovasi teknologi dan transfer pengetahuan tidak lantas meningkatkan produktivitas pertanian perempuan. Sebagian besar petani perempuan Zaire masih mempertahankan praktik pertanian tradisional dengan mengandalkan tenaga dan tangan mereka sendiri untuk mengerjakan aktivitas bercocok tanam dan memanen tanaman.
Dalam waktu yang cukup lama, secara substansial perempuan menempati dan menjalankan peran kedua dalam ekonomi meskipun secara kuantitas mereka menjalankan peran utama dalam praktik pertanian di Zaire. Sebagian mereka adalah buruh pertanian dan pedagang kecil yang menjual dagangannya terbatas pada wilayah tertentu karena secara eksklusif mereka memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga. Pembangunan pertanian memang telah sering dilakukan di Afrika melalui pengenalan teknologi, pupuk kimia, maupun varietas tanaman, namun hal tersebut sebagian besar ditujukan pada tanaman yang mampu diperjualbelikan seperti kopi, beras, kapas, dan hasil peternakan. Di Zaire, sebagian besar petani perempuan menanam tanaman umbi-umbian untuk kebutuhan lokal dan keluarga secara tradisional tanpa ada inovasi dan komodifikasi tanaman tersebut untuk diperjualbelikan. Kebutuhan peningkatan produksi pangan di Zaire menuntut diterapkannya sejumlah inovasi dan modernisasi dalam pertanian karena kultur pertanian tradisional dianggap tidak efektif dan kurang produktif. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, melalui proyek pembangunan dikenalkan varitas baru singkong yaitu F100 dan penggunaan traktor keledai. Kedua bentuk modernisasi pertanian tersebut memberikan dilemma bagi petani perempuan Zaire yang tidak cukup memiliki pengetahuan dan skill untuk menerapkannya. Hal ini mempertimbangkan laporan PBB, bahwa selama decade 90-an perempuan di Zaire hanya menikmati sepertiga fasilitas pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Jadi, produktivitas pertanian di Zaire tidak dapat ditingkatkan secara substansial, oleh perempuan atau untuk mengurangi kemiskinan desa selama kultur patriarki masih menelusup dalam budaya bercocok tanam dan implementasi kebijakan pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah serta praktik pertanian jauh dari gender wise.

Perjuangan Ketahanan Pangan dalam Kerangka Feminisme
Fenomena marginalisasi dan pemiskinan petani perempuan di Zaire setidaknya dapat dianalisis melalui pemikiran feminisme radikal. Meskipun telah ada proyek bantuan pembangunan dari PBB, namun pencapaiannya tidak begitu signifikan karena presentase alokasi dana untuk menunjang program bagi perempuan desa sangat minim. Misalnya pada tahun 1982, hanya 0,05% dari seluruh alokasi PBB yang diperuntukkan untuk program bagi perempuan desa dan bahkan hanya 15 persen dari perempuan yang dapat terdaftar dalam kursus pertanian di Afrika (Mosse,1996:165). Selain itu, dana yang lebih besar dialokasikan untuk pertanian dengan teknologi tinggi sehingga tidak mengherankan jika inovasi teknologi dan penggunaan varietas benih pun kurang efektif bagi perempuan karena tidak ada dukungan human capital yang cukup memadai.
Ann Whitehead mengamati hal tersebut sebagai diskriminasi secara sistemik bagi perempuan. Inovasi pertanian Zaire melalui pengenalan varietas singkong F100 dan penggunaan traktir keledai meskipun di satu sisi memberikan keuntungan dan kerugian, namun di sisi lain menunjukkan bias gender dalam pengaruhnya. Misalnya dalam pengenalan varietas singkong F100 yang telah diperbarui dianggap kurang mempertimbangkan pola kerja perempuan bahkan justru semakin menambah beban kerja mereka. Berbeda dengan tanaman singkong tradisional yang mampu bertahan lama di tanah, varietas baru tersebut cenderung tidak dapat dimakan jika tertinggal di dalam tanah sehingga kurang efektif untuk mengatasi kelangkaan pangan yang rentan terjadi di Zaire. Selanjutnya, penggunaan traktor keledai awalnya diharapkan mampu menarik jumlah tenaga kerja laki-laki lebih banyak karena menyiapkan lahan untuk pertanian adalah domain kerja petani laki-laki. Namun yang terjadi sebaliknya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya hal tersebut, di beberapa tempat perempuan harus menggarapnya sendiri bahkan tidak jarang kegiatan tersebut dilakukan di lahan yang cukup luas sehingga sangat menguras tenaga petani perempuan.
Dapat dikatakan, petani perempuan di Zaire cenderung termarginalkan dikarenakan beberapa sebab kultural dan sistemik. Pertama, ketika era pertanian tradisional, perempuan Zaire termarginalkan karena adanya dikotomi kultural dalam pembagian kerja yang tidak efektif antara laki-laki dan perempuan dimana kerja perempuan cenderung dispesialisasikan pada ranah-ranah yang sangat domestik yaitu bertani untuk mencukupi kebutuhan komunitas dan keluarga. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kemakmuran antara laki-laki dan perempuan, karena para laki-laki dapat meningkatkan produktivitas secara lebih dengan bekerja di sector-sektor industri dan komersial. Hal ini begitu ironis, karena keinginan kuat perempuan untuk memperjuangkan ketahanan pangan lokal dengan tidak selalu tergantung secara ekonomi pada suami, justru membuat posisi marginal mereka semakin dilematis karena upaya pertanian tradisional (subsistensi) tidak mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan.
Kedua, pembangunan nasional di bidang pertanian seolah masih diskriminatif karena modernisasi masih menyebabkan ketimpangan akses pada kepemilikan tanah, perolehan kredit, penguasaan teknologi, pemasaran hasil pertanian, dan pelatihan pertanian modern yang selanjutnya membentuk power gap berdasarkan gender. Faktor modal yang disebutkan di atas sebagian besar didominasi oleh petani laki-laki karena secara legal formal masih terdapat kultur patriarki yang menyertai prosedur ijin kepemilikan dan penggunaan fasilitas tersebut.
Solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi paradoks pembangunan tersebut adalah peningkatan pengetahuan perempuan itu sendiri dan revitalisasi peran organisasi sosial karena dengan pengalaman dan pengetahuan yang cukup tinggi mereka akan memiliki power tidak hanya untuk melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif tetapi untuk mendorong adanya inovasi-inovasi dalam pertanian. Selanjutnya, dalam mekanisme pertanian yang lebih modern ini, seharusnya terdapat pembagian kerja yang gender wise antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki menjalankan tugas dalam fungsi peningkatan pendapatan melalui pemasaran yang lebih luas dan modern serta pelaksanaan kerja yang disesuaikan dengan kemampuannya dengan alat pertanian modern, sedangkan perempuan melakukan fungsi manajemen aktivitas ekonomi dan konsumsi keluarga. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pembagian kerja yang gender wise dapat meningkatkan produktivitas komunitas. Selain itu, perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk menjamin keamanan ekonomi dan hak-hak perempuan sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam pertanian. Tentunya harus ada kerjasama antara semua pihak laki-laki, perempuan, pemerintah, dan organisasi sosial masyarakat.

Kesimpulan
Posisi dan peran perempuan dalam pertanian di Zaire dapat dijadikan inspirasi bagaimana menyikapi diskursus Women in Development (WID) secara gender wise. Dalam hal ini, modernisasi dalam pembangunan pertanian secara ideal penting untuk meningkatkan produktivitas. Namun dalam praktiknya tidak lantas selalu memaksa perempuan untuk mengambilalih pekerjaan berat yang sebenarnya merupakan domain kaum laki-laki. Maka, kebijakan pembangunan yang dijalankan seharusnya tidak cenderung bias gender, yaitu dimana pembagian kerja harus adil, dan menekankan pada peningkatan pengetahuan sebagai modal untuk memperoleh power.
Modernisasi yang sebagian besar merupakan proyek kaum liberal justru menimbulkan dilema dalam penyesuaian kultur dan sumber daya karena jika hal tersebut efektif diterapkan di negara barat tidak lantas akan efektif pula jika diterapkan di Zaire. Maka, emansipasi dan proyek keadilan gender harus disesuaikan dengan kultur setempat yaitu dengan gender wise. Tidak hanya menerima generalisasi sugesti kaum liberal bahwa perempuan harus selalu berpartisipasi dan mengambilalih proses modernisasi karena jika tidak diimbangi dengan kemampuan personal yang memadai dan jaminan regulasi yang gender wise, maka kesetaraan gender tidak dapat dicapai secara efektif.
Selain itu, pendekatan yang bersifat dari bawah ke atas (bottom up) bertujuan membangun perempuan secara personal dalam arti kemandirian dan kekuatan internal untuk menstranformasikan struktur yang bertentangan dan menghambat mereka mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Dapat dikatakan, pendekatan ini dianggap lebih efektf namun efektivitasnya akan sia-sia jika tidak disokong oleh regulasi dan kebijakan yang bersifat top-down sehingga dapat bersinergi.